Prabowo Tolak Lanjutkan Proyek IKN: Tak Mau Dianggap di Bawah Bayang-Bayang Jokowi

RELASIPUBLIK.OR.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto disebut tidak akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai hanya membebani keuangan negara. Langkah ini diambil untuk menjaga kemandirian pemerintahannya dan menghindari anggapan berada di bawah bayang-bayang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, keputusan Prabowo ini mencerminkan sikap tegas dalam menentukan arah kebijakan yang berbeda dari pendahulunya.

“Prabowo tidak ingin melanjutkan IKN karena tidak ingin dinilai berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” ujar Saiful Anam pada Minggu, 9 Februari 2025.

Saiful menambahkan bahwa salah satu alasan utama Presiden Prabowo tidak melanjutkan proyek tersebut adalah karena IKN merupakan program unggulan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Prabowo ingin menunjukkan bahwa kebijakannya berdiri di atas pijakan yang independen.

“Jika Prabowo buru-buru melanjutkan IKN, maka sama halnya Prabowo pasang badan untuk Jokowi dengan cara menyelesaikan ambisi Jokowi membangun IKN yang merupakan hasrat besar pemerintahannya,” lanjut Saiful.

Selain itu, Saiful yang juga merupakan akademisi dari Universitas Sahid Jakarta menyebut bahwa proyek pembangunan IKN tidak memiliki nilai populis dan berpotensi menguras keuangan negara secara besar-besaran. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Presiden Prabowo dalam menentukan kebijakan.

“Prabowo memahami bahwa proyek ini tidak sejalan dengan prioritasnya yang lebih fokus pada pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ungkapnya.

Langkah ini dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin memulai pemerintahannya dengan kebijakan yang lebih realistis dan berpihak pada stabilitas ekonomi nasional. Dengan menolak melanjutkan IKN, Prabowo mempertegas posisi pemerintahannya sebagai pemerintahan yang mandiri tanpa tekanan dari warisan kebijakan sebelumnya.

Meski begitu, keputusan ini diprediksi akan menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mungkin melihat langkah tersebut sebagai upaya yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara pihak lain berpotensi mengkritik keputusan tersebut sebagai pelepasan tanggung jawab terhadap proyek nasional yang telah direncanakan secara besar-besaran oleh pemerintahan sebelumnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah Presiden Prabowo mengenai proyek IKN. Publik pun menantikan langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan nasional ke depan. [*]