Menakar Pemimpin di Pilkada dan Pilgub 2024: Harapan Konkret Wong nDeso dan Wong Cilik

Harapan Besar Wong Cilik: Memilih Pemimpin yang Tepat di 2024. Di tahun politik 2024 ini, suara wong nDeso dan wong cilik kembali menjadi rebutan para calon pemimpin di ajang Pilkada dan Pilgub. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah kali ini mereka benar-benar akan mendapatkan pemimpin yang peduli pada kebutuhan nyata masyarakat kecil, atau hanya menjadi saksi dari serangkaian janji yang kembali menguap setelah pesta demokrasi usai?

Berita, NASIONAL, OPINI, POLITIK4932 Dilihat

Oleh: Catur Haryanto, Jurnalis Kampung [Wong nDeso-Wong Cilik]

 

RELASIPUBLIK.OR.ID Pemilihan pemimpin daerah di tahun 2024 ini adalah harapan bagi wong nDeso dan wong cilik yang selama ini menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar slogan di baliho atau janji di mimbar kampanye. Di sini, mari kita bicara lebih spesifik tentang kualitas pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa dan pinggiran, berdasarkan isu-isu konkret yang mereka hadapi sehari-hari.

 

  1. Akses Infrastruktur yang Nyata dan Tidak Setengah Hati

Wong nDeso sering kali dihadapkan pada buruknya akses jalan dan sarana transportasi. Di musim hujan, jalan-jalan kampung berlumpur dan hampir tak bisa dilalui. Sementara itu, anggaran daerah untuk perbaikan infrastruktur desa sering kali hanya menyentuh sebagian kecil wilayah. Calon pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok yang peka terhadap permasalahan ini dan berani mengalokasikan anggaran dengan transparansi untuk infrastruktur desa, tanpa harus memprioritaskan jalan-jalan di kota besar. Infrastruktur harus bisa diakses seluruh rakyat, mulai dari pusat kota hingga pelosok desa.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Gelar Rapat Terkait Progres Pembangunan Hunian ASN di IKN

 

  1. Kebijakan Pertanian yang Benar-benar Pro-Petani

Petani di desa kerap terbentur dengan harga pupuk yang melonjak, biaya tanam yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak yang menekan harga jual hasil panen. Sudah terlalu lama para petani kecil menjadi korban dari sistem yang hanya menguntungkan pemain besar. Pemimpin yang diharapkan adalah yang berani melawan sistem monopoli ini, dengan memperjuangkan harga pupuk dan bibit yang terjangkau, menciptakan akses pasar langsung bagi petani desa, dan mendukung program-program yang memberikan kepastian harga panen yang layak.

 

  1. Akses Pendidikan Setara Hingga Desa-desa Terpencil

Anak-anak di desa sering kali kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang setara karena keterbatasan akses sekolah dan kualitas guru yang tidak merata. Harapannya, pemimpin daerah terpilih tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga berinvestasi dalam pelatihan guru, beasiswa bagi anak desa yang berprestasi, serta akses teknologi yang merata. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang mampu mengangkat derajat hidup wong cilik, dan komitmen untuk ini haruslah menjadi prioritas.

BACA JUGA :  Panduan Terbaru Pengurusan Izin Pertambangan Menurut Kementerian ESDM

 

  1. Perlindungan Kesehatan yang Serius untuk Wong Cilik

Banyak desa masih belum memiliki akses kesehatan yang memadai. Sering kali, fasilitas kesehatan hanya bisa ditemukan di kota, sementara puskesmas desa masih kekurangan tenaga medis dan peralatan. Pemimpin yang dibutuhkan adalah mereka yang berani membenahi sistem kesehatan hingga ke desa, memperbanyak tenaga kesehatan di puskesmas desa, memastikan ketersediaan obat-obatan, dan menyediakan layanan ambulans desa yang bisa diakses kapan saja. Wong cilik yang sakit tidak boleh dipaksa menunggu lama hanya karena akses kesehatan terlalu jauh.

 

  1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Tangguh

Pemberdayaan ekonomi desa sering kali hanya menjadi wacana yang indah di atas kertas. Padahal, dengan kebijakan yang tepat, desa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif yang mandiri, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan. Pemimpin yang dibutuhkan haruslah yang memiliki visi ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda desa, memberikan pelatihan kewirausahaan, hingga membuka akses permodalan tanpa memberatkan. Dengan pemberdayaan ekonomi yang konkret, desa tidak lagi menjadi tempat yang ditinggalkan, tetapi menjadi destinasi investasi.

BACA JUGA :  Rakornas 2024: Jaksa Agung Tuntut Sinergi Pemerintah Daerah dalam Memerangi Korupsi

 

6. Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Desa…. Bersambung ….

banner 336x280

Eksplorasi konten lain dari Relasi Publik

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Komentar