RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah strategis untuk mempercepat keanggotaan Indonesia dalam BRICS serta menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Uni Eropa-CEPA. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Percepatan Keanggotaan BRICS untuk Penguatan Ekonomi
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Senin (17/02/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa percepatan keanggotaan Indonesia dalam BRICS bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia dalam perdagangan internasional dan menarik investasi asing.
“Kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama kita dengan BRICS,” ungkap Presiden. BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dikenal sebagai kelompok ekonomi berkembang dengan pengaruh besar dalam perekonomian global. Bergabungnya Indonesia diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Penyelesaian Perjanjian CEPA dengan Kanada dan Uni Eropa
Selain mempercepat keanggotaan dalam BRICS, Indonesia juga fokus menyelesaikan perjanjian CEPA dengan Kanada dan Uni Eropa. Perjanjian ini bertujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak,” jelas Presiden. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan dagang dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Kanada dan Uni Eropa.
Kebijakan Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Selain kebijakan di tingkat global, Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Ketahanan Pangan dan Energi: Dengan mengoptimalkan produksi pangan nasional, termasuk realisasi panen padi yang meningkat signifikan.
- Optimalisasi Pengelolaan BUMN melalui Danantara: Konsolidasi kekuatan ekonomi nasional melalui pengelolaan BUMN dalam satu dana investasi nasional bernama Danantara (Daya Anagata Nusantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
“Kita akan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita beri nama Danantara,” jelas Presiden. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi nasional.
Peningkatan Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi
Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya:
- Kenaikan UMP 2024 untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Optimalisasi penyaluran bansos pada Februari dan Maret 2025.
- Pencairan THR bagi ASN dan swasta pada Maret 2025.
- Stimulus pada bulan Ramadan berupa diskon tiket pesawat, tarif tol, program diskon belanja, pariwisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan.
“Dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya kenaikan UMP 2024, penyaluran bansos, pencairan THR, dan stimulus ekonomi pada bulan Ramadan,” kata Presiden.
Komitmen Indonesia dalam Ekonomi Global
Dengan mempercepat keanggotaan dalam BRICS dan menyelesaikan perjanjian CEPA, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat posisinya di ekonomi global. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. [*]
#IndonesiaBRICS #CEPAIndonesia #EkonomiGlobal #PrabowoSubianto #KebijakanEkonomi #Danantara #TransformasiEkonomi #IndonesiaMaju #BRICS2025 #IndonesiaUniEropaCEPA
Eksplorasi konten lain dari Relasi Publik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar