Pelantikan Kepala Daerah 2025: Apakah Ini Awal Baru atau Sekadar Seremoni?

Oleh Catur Haryanto, Jurnalis Independen

RELASIPUBLIK.OR.ID, SUKOHARJO || Pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto menandai dimulainya era baru pemerintahan daerah di Indonesia. Sebanyak 1.005 kepala daerah dan wakilnya resmi mengemban amanah rakyat, termasuk 111 perempuan yang kini ikut serta dalam kepemimpinan daerah. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: Apakah ini benar-benar awal baru bagi daerah atau sekadar seremoni politik tanpa perubahan nyata?

Legitimasi Kuat, Harapan Besar

Para kepala daerah terpilih mendapatkan legitimasi kuat dari pemilihan langsung oleh rakyat. Ini menjadi modal penting dalam menjalankan kebijakan yang berdampak luas bagi daerahnya. Namun, dengan kekuasaan yang besar, muncul pula ekspektasi tinggi. Masyarakat menunggu realisasi janji kampanye yang telah diucapkan, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik yang lebih baik, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan.

Namun, pelantikan saja tidak cukup. Keberhasilan kepala daerah ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu mengelola daerah dengan prinsip tata kelola yang baik. Mereka harus memahami bahwa jabatan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut kinerja nyata.

Tantangan Utama Pemerintahan Daerah

Ada beberapa tantangan mendasar yang harus dihadapi kepala daerah baru, antara lain:

1. Sinkronisasi Pusat dan Daerah
   Pemerintahan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam menjalankan desentralisasi yang efektif. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan daerah bisa berbenturan dengan visi nasional.
2. Efisiensi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
   Struktur pemerintahan daerah yang terlalu gemuk sering kali menghambat efektivitas pelayanan. Kepala daerah perlu melakukan reformasi birokrasi dengan membangun sistem yang ramping, fungsional, dan berbasis hasil.
3. Profesionalisme ASN dan Meritokrasi
   Pegawai negeri sipil (ASN) di daerah masih terbiasa dengan pola kerja yang stagnan. Kepala daerah harus berani menerapkan meritokrasi, memberikan penghargaan bagi yang berkinerja baik, serta sanksi bagi yang tidak produktif.
4. Pengelolaan Keuangan yang Berorientasi pada Publik
   Anggaran daerah sering kali tidak diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Kepala daerah harus memastikan bahwa kebijakan anggaran lebih tepat sasaran, bukan sekadar proyek-proyek populis tanpa manfaat jangka panjang.
5. Peningkatan Pelayanan Publik
   Pelayanan publik harus dipastikan berjalan sesuai standar operasional yang jelas. Kepala daerah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
6. Sinergi dengan DPRD
   Hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah harus dibangun atas dasar kerja sama yang konstruktif, bukan persaingan perebutan pengaruh. Konflik berkepanjangan hanya akan merugikan masyarakat.
7. Pengawasan dan Akuntabilitas
   Transparansi dan pengawasan kinerja kepala daerah menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sistem evaluasi yang jelas perlu diterapkan untuk mengukur keberhasilan setiap kebijakan.

Bukan Sekadar Seremoni, tetapi Momentum Perubahan

Pelantikan kepala daerah bukanlah akhir dari proses demokrasi, melainkan awal dari kerja keras untuk membuktikan kepemimpinan yang efektif. Jika kepala daerah hanya terpaku pada seremoni tanpa inovasi dan aksi nyata, maka harapan masyarakat akan kembali pupus.

Kini, semua mata tertuju pada kepala daerah terpilih. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut kinerja yang optimal, sementara kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa mereka layak mengemban amanah. Tahun 2025 seharusnya bukan hanya menjadi tahun pelantikan, tetapi juga awal perubahan nyata bagi daerah di seluruh Indonesia. [*]

Opini ini ditulis oleh Catur Haryanto, jurnalis independen yang peduli terhadap transparansi pemerintahan dan akuntabilitas publik.