Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Membangun Kepercayaan

Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Membangun Kepercayaan, oleh Catur Haryanto

RELASIPUBLIK.OR.ID || Keterbukaan informasi publik adalah pondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah. Hak ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, media hadir sebagai aktor utama dalam menjaga transparansi tersebut.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan demokrasi. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat:

1. Mengawasi Kinerja Pemerintah: Akses terhadap data dan dokumen pemerintah memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi program dan kebijakan yang dijalankan. Hal ini menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik: Informasi yang terbuka mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari kebijakan lokal hingga nasional.

3. Mencegah Korupsi: Transparansi yang diterapkan secara konsisten dapat mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan data yang mudah diakses, pelanggaran hukum lebih cepat terdeteksi.

Namun, implementasi keterbukaan informasi tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak instansi pemerintah yang cenderung lambat memberikan informasi, bahkan ada yang menutupinya dengan alasan kerahasiaan yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan publik dan dapat memperburuk krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Media sebagai Pilar Demokrasi

Media memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media berfungsi tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawas independen yang mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah. Peran media dalam konteks keterbukaan informasi publik mencakup:

1. Penyedia Informasi yang Kredibel: Media harus mampu menyajikan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah banjir informasi yang sering kali bercampur dengan hoaks.

2. Penggerak Edukasi Publik: Selain memberitakan, media juga memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan bagaimana memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan bersama.

3. Mediator Antara Pemerintah dan Rakyat: Media dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan keluhan rakyat kepada pemerintah, sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara jelas dan lugas.

Tantangan di Era Digital

Di era digital, keterbukaan informasi publik menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Salah satunya adalah keberadaan media sosial yang sering kali menjadi ladang penyebaran misinformasi dan disinformasi. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat memicu kebingungan bahkan konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, ada pula tantangan dalam menjaga independensi media. Beberapa media, terutama yang bergantung pada iklan atau kepentingan tertentu, terkadang sulit menjaga objektivitas. Hal ini dapat mengganggu peran media sebagai pengawas independen.

Kolaborasi untuk Membangun Kepercayaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Pemerintah:

• Aktif membuka akses informasi sesuai dengan ketentuan hukum.

• Menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah akses informasi, seperti melalui portal data terbuka.

• Menindak tegas instansi atau individu yang menghalangi keterbukaan informasi.

2. Media:

• Menjaga integritas dan profesionalisme dalam menyajikan berita.

• Melakukan investigasi mendalam untuk memastikan keakuratan informasi.

• Menghindari bias politik atau kepentingan tertentu dalam pelaporan berita.

3. Masyarakat:

• Memanfaatkan informasi publik dengan bijak untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

• Aktif melaporkan apabila menemukan kendala dalam mengakses informasi publik.

• Mengedukasi diri tentang cara membedakan informasi yang valid dan hoaks.

Membangun Masa Depan yang Transparan

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan mendasar dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya oleh rakyatnya. Dengan informasi yang terbuka, rakyat akan merasa lebih dihargai, dilibatkan, dan dimotivasi untuk bersama-sama membangun bangsa.

Di sisi lain, media harus terus memperkuat posisinya sebagai pilar demokrasi yang independen. Dalam sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih transparan, akuntabel, dan penuh kepercayaan. Keterbukaan informasi bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk membangun keadilan dan kemajuan bersama. [Red]