Libatkan 2.000 Peneliti, Hasil TEP 2025 Jadi Dasar Pengembangan 154 Kawasan Transmigrasi

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA  || Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 yang melibatkan sekitar 2.000 peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan ratusan kajian strategis yang kini menjadi dasar pengembangan 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan bahwa hasil riset tersebut memiliki nilai penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan. Kajian yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan siap diimplementasikan.

“Ini bukan sekadar laporan, melainkan temuan strategis yang akan kita realisasikan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Pleno Hasil Reviu Laporan TEP 2025 di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Selama lima bulan pelaksanaan, para peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, master, hingga mahasiswa diterjunkan langsung ke 154 kawasan transmigrasi. Mereka melakukan pengkajian mendalam terhadap potensi sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Hasilnya, sebanyak 400 kajian berhasil disusun dan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai bahan perumusan kebijakan. Viva Yoga menilai kualitas kajian tersebut sangat tinggi karena melibatkan civitas akademika dari kampus-kampus unggulan di Indonesia.

Menurutnya, TEP menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memperkuat basis data dan analisis dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, program ini akan terus dilanjutkan dan diperluas pada tahun berikutnya.

“Ke depan, kami akan melibatkan sekitar 1.000 peneliti yang akan disebar di 200 titik kawasan transmigrasi untuk menindaklanjuti hasil riset yang sudah ada,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Kementerian Transmigrasi juga menjalin kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Kehutanan.

Pendanaan pembangunan kawasan transmigrasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Salah satu contoh konkret kolaborasi tersebut adalah pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang melibatkan berbagai pihak termasuk BP Batam.

Dengan dukungan hasil riset yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis pengembangan kawasan transmigrasi akan semakin terarah dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

( CH 86 )