RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Pemerintah memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong sinergi dan konsolidasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar agenda pembangunan Papua berjalan lebih terpadu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembahasan Membangun Perspektif Komprehensif Penanganan Isu Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi, Otonomi Khusus, dan Asta Cita” yang digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
FGD tersebut diselenggarakan KSP melalui Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Forum ini membahas penanganan isu Papua dari berbagai sisi, mulai dari politik, hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial, budaya hingga hak asasi manusia (HAM).
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman membuka kegiatan tersebut. Adapun penutupan dilakukan oleh Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Heru Kreshna Reza.
Evaluasi Program Jadi Perhatian
Pemerintah menilai percepatan pembangunan Papua membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Evaluasi terhadap berbagai program menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang telah berjalan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Selain evaluasi, penyamaan perspektif dan arah kebijakan juga menjadi perhatian. Koordinasi yang solid diperlukan agar kebijakan antarlembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
Pendekatan ini penting karena persoalan Papua memiliki dimensi yang saling berkaitan. Isu pembangunan, kesejahteraan, keamanan, hukum, sosial, budaya, dan HAM tidak dapat ditangani secara terpisah.
Perhatikan Karakteristik dan Kearifan Lokal
KSP juga menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah serta kearifan lokal Papua.
Kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam membutuhkan kebijakan yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat setempat.
Penguatan diplomasi dan konsolidasi turut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
Dalam Kerangka NKRI dan Otonomi Khusus
Pembahasan isu Papua dalam FGD tersebut ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi, otonomi khusus, dan Asta Cita.
Otonomi khusus menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Karena itu, pelaksanaan kebijakan membutuhkan koordinasi yang kuat agar agenda pembangunan tetap berjalan sesuai kerangka hukum sekaligus memperhatikan karakteristik Papua.
KSP mendorong adanya kesamaan pemahaman di antara unsur pemerintah dalam melihat dan menangani isu Papua. Dengan perspektif yang selaras, pelaksanaan kebijakan diharapkan lebih terkoordinasi dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pembangunan Harus Berdampak
Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya terletak pada jumlah program yang dijalankan, tetapi juga pada dampak yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi program, penguatan koordinasi, pendekatan berbasis kearifan lokal, serta konsolidasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan pemerintah di Papua.
FGD di Bina Graha menjadi bagian dari upaya KSP membangun perspektif bersama dalam menangani isu Papua secara lebih menyeluruh. Berbagai aspek, mulai dari pembangunan, kesejahteraan, stabilitas, hukum, keamanan, sosial, budaya hingga HAM, dibahas dalam kerangka kebijakan yang saling terhubung.
Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah berupaya memastikan agenda pembangunan Papua berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Tanah Papua.
( CH-86 )
Komentar