RELASIPUBLIK.OR.ID, MINAHASA SULUT || Jum’at (10/04/2026) – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk meninjau langsung pelaksanaan program perumahan di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu lokasi yang menjadi fokus peninjauan adalah Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka di Kabupaten Minahasa.
Di lokasi tersebut, Mendagri berdialog langsung dengan pengembang dan masyarakat penghuni perumahan untuk menyerap aspirasi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Karena itu, berbagai hambatan, terutama dalam hal perizinan, harus segera diselesaikan,” ujar Mendagri.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil pemerintah adalah memberikan kemudahan perizinan melalui pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan perumahan sekaligus meringankan beban masyarakat.
Selain itu, Mendagri juga mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu untuk mempercepat proses perizinan. Dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, diharapkan sektor perumahan dapat tumbuh lebih pesat dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.
Usai melakukan peninjauan di kawasan perumahan subsidi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Di sana, Mendagri meninjau calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta menyaksikan simulasi tender rakyat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa program perumahan rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Program ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi,” ungkapnya.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program perumahan rakyat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
( CH-86 )
Komentar