RELASIPUBLIK.OR.ID, BOGOR – Dugaan skandal pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor semakin mencuat ke permukaan. Anggaran iklan dan pengganti transportasi wartawan yang nilainya cukup besar setiap tahun, diduga hanya dinikmati oleh segelintir oknum yang memiliki kedekatan dengan pejabat Diskominfo.
Kasus ini menyeruak setelah muncul berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Diskominfo yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Gabungan Media Bogor Raya bahkan menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Bogor untuk meminta penjelasan terkait masalah ini.
Pengelolaan Anggaran Diduga Tidak Transparan
Dugaan penyelewengan ini semakin mencuat setelah adanya pergantian kepemimpinan di tubuh Diskominfo Kabupaten Bogor. Saat ini, posisi Kepala Seksi Pemberitaan Diskominfo dijabat oleh seseorang bernama Adi. Namun, gaya kepemimpinan Adi sejak awal menjabat dinilai tidak elok dan menuai banyak kecaman dari kalangan media.
Adi disebut-sebut bersikap arogan dan menerapkan kebijakan yang terkesan diskriminatif dalam pengelolaan anggaran iklan dan pengganti transportasi wartawan. Dalam beberapa kesempatan, Adi dianggap bertindak layaknya “wakil Tuhan” yang bisa menentukan nasib media mana yang akan mendapat anggaran dan mana yang tidak.
“Gaya kepemimpinan Adi ini terkesan tidak profesional dan cenderung mempermainkan media. Seperti wakil Tuhan yang bisa menentukan siapa yang layak mendapat anggaran dan siapa yang tidak,” ungkap seorang jurnalis lokal yang enggan disebutkan namanya.
Ketidaktransparanan ini sangat disayangkan, mengingat anggaran Diskominfo Kabupaten Bogor untuk iklan dan kerja sama media setiap tahun nilainya sangat besar. Namun, manfaat dari anggaran tersebut justru tidak dirasakan oleh sebagian besar media lokal.
David: Gabungan Media Bogor Raya Siap Surati Kepala Diskominfo
David, perwakilan dari Gabungan Media Bogor Raya, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap dugaan penyelewengan ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Bogor untuk meminta kejelasan mengenai pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami akan segera melayangkan surat tertulis kepada Kepala Dinas guna mengkonfirmasi secara spesifik terkait jumlah anggaran dan siapa saja oknum yang menikmati secara rutin dan nyaris tanpa koreksi sesuai amanat UU KIP,” tegas David pada Senin (24/3/2025).
David juga menyoroti kejanggalan terkait iklan ucapan yang sering muncul di beberapa media. Menurutnya, Adi selalu berdalih bahwa Diskominfo tidak mengeluarkan anggaran untuk iklan ucapan. Namun kenyataannya, iklan ucapan dari Bupati Kabupaten Bogor tetap muncul di berbagai media lokal.
“Pejabat bernama Adi kalau di WhatsApp selalu bilang iklan ucapan tidak ada, tapi di beberapa media muncul iklan ucapan dari Bupati. Ini jelas aneh dan patut dipertanyakan,” kata David.
David menduga bahwa ada praktik “main belakang” dalam pengelolaan anggaran iklan ini. Jika benar Diskominfo tidak memiliki anggaran untuk iklan ucapan, maka seharusnya tidak ada satu pun iklan ucapan yang muncul di media. Namun kenyataannya, iklan tersebut tetap ada.
Eksplorasi konten lain dari Relasi Publik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar