Redaksi Relasi Publik

Penerbit :

PT. Realita Jaya Sakti

Nama Media Siber :

Relasi Publik

[www.relasipublik.or.id ]

Nama Badan Hukum :

PT. Realita Jaya Sakti

No. Akte Notaris :

Akta Nomor No. 01 Tanggal 03 Mei 2021

No. SK Menteri Hukum dan HAM RI :

No. AHU-0037525.AH.01.01.TAHUN 2021

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

1712210001686

No. KBLI :

60202 – 63121

SKT No. :

S-9009KT/WPJ.32/KP.0103/2021

NPWP :

42.691.578.1-521.000

Relasi Publik adalah media research and development agency, intelijen, kajian strategis dan dialektika, salah satu media portal berita yang didedikasikan untuk bangsa san negara melalui lintas jaringan aktivis nasional di seluruh penjuru indonesia, yang meliputi kajian jurnalistik, akademisi, budaya, politik, sosial, demokrasi, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya, untuk membangun dialektika opini publik sehingga NKRI menjadi pusat kemajuan dan peradaban dunia.

Kantor Pusat :

Jl. Raya Patikraja-Banyumas No. 14 Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia 53171

Tata Usaha/Iklan :

Rahma Dyas Putri Hamidah

Telepon / WhatsaAp :

0896 2856 6333

E-mail : pilarnusantara.pusat@gmail.com

Dewan Pembina :

Dr. Kusuma Putra, SH., MH.

Komisaris :

Catur Haryanto

Direktur Utama/ Direktur :

Ardhi Solehudin

Penanggung Jawab :

Catur Haryanto

General Manajer :

Naufal Afifi, S.Kom

Pemimpin Umum :

Ardhi Solehudin

Wakil Pemimpin Umum :

Hariyanto

Pemimpin Redaksi :

Catur Haryanto

Wakil Pemimpin Redaksi :

Novianto Nugroho

Pemimpin Perusahaan :

Ardhi Solehudin

Wakil Pemimpin Perusahaan :

Munjidah

Koordinator Liputan :

Tri Gihardi

Redaktur Pelaksana :

Ari Sapari

Manajer Iklan :

Fitriyanti Tangayu

Manajer Promosi :

Haryanto

Sekretaris Redaksi

Rahma Dyas Putri Hamidah

Perwakilan :

Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57138

Telepon / WhatsaAp :

0271 8899 865 – 0896 2856 6333

E-mail : redaksimediagroup.rjs@gmail.com

Kepala Perwakilan :

Group Kelompok Media :

Media Group Realita

Wartawan :

Ari Sapari, Beny Setyawan, Bowo, Chatra Angga W, Fitriyanti Tangayu, Jajar, Novianto Nugroho, Sutarso, Taufik Ramadhani, Tri Gihardi, Aris,

Perwakilan Daerah :

Provinsi NAD Aceh :

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) :

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) :

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) :

Provinsi Riau :

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) :

Provinsi Jambi :

Provinsi Bengkulu :

Provinsi Bangka Belitung (Babel) :

Provinsi Lampung :

Provinsi Banten : Ari Sapari

Provinsi Jawa Barat (Jabar) :

Provinsi Jawa Tengah (Jateng) :

Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

Provinsi DKI Jakarta :

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Provinsi Bali :

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) :

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) :

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) :

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) :

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) :

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) :

Provinsi Gorontalo :

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) :

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) :

Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) :

Provinsi Maluku :

Provinsi Maluku Utara :

Provinsi Papua :

Provinsi Papua Barat :

Konsultan Hukum :

DR.Song Sip, SH, MH., Eko Priyanto, SH., MH, Sukarwanto, SH, MH

Media Group Realita :

www.relasipublik.or.id

Jurnalis Relasi Publik setiap bertugas selalu dibekali tanda pengenal seperti Kartu Pers (KTA) dan Surat Tugas yang masih berlaku serta namanya tertera di website www.relasipublik.or.id Bagi oknum wartawan yang mengatasnamakan Jurnalis Relasi Publik namun tidak memiliki Kartu Pers (KTA) Relasi Publik yang masih berlaku dan namanya tidak tertera di dalam box redaksi maka dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib terdekat. Jurnallis Relasi Publik tidak diperkenankan menerima apapun dari narasumber. Apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik melakukan perbuatan yang merugikan serta melanggar Kode Etik Jurnalistik dan hukum yang berlaku maka itu bukan tanggung jawab Redaksi Relasi Publik. Materi pemberitaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya koresponden Relasi Publik atau yang bersangkutan. Kartu identitas/Kartu Pers (KTA) yang berlaku hanya yang dikeluarkan oleh Redaksi Relasi Publik.