RELASIPUBLIK.OR.ID, KUDUS || Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan masyarakat menilai perlu adanya pengawasan agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak tersebut benar-benar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat membentuk Aliansi Masyarakat Peduli MBG (AMPM). Organisasi ini bahkan telah resmi mendaftarkan diri ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus sebagai langkah awal untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program MBG.
Ketua AMPM, Mujahidin, S.H., M.H., mengatakan bahwa pembentukan aliansi ini dilatarbelakangi oleh berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan program MBG di beberapa wilayah.
Menurutnya, pengawasan dari masyarakat sangat penting agar program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sekolah tersebut tidak melenceng dari tujuan awal.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, sesuai prosedur operasional standar (SOP), dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Mujahidin.
Ia menegaskan bahwa kehadiran AMPM bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai mitra kritis yang membantu memastikan program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Untuk menjalankan fungsi tersebut secara profesional, AMPM diperkuat oleh pengurus yang memiliki latar belakang di bidang hukum dan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membantu aliansi dalam menganalisis regulasi sekaligus mengawasi implementasi program di lapangan.
Adapun struktur kepengurusan AMPM yang telah didaftarkan ke Kesbangpol Kudus adalah sebagai berikut:
Ketua: Mujahidin, S.H., M.H.
Wakil Ketua: Noor Ahmad, S.H.
Sekretaris: Aditya Saputra, S.Pd.
Wakil Sekretaris: R. Edi Susanto
Bendahara: Majid Rohmansyah
Wakil Bendahara: Deddy Kusmanto
Dalam waktu dekat, AMPM berencana melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi makanan, hingga data penerima manfaat di sekolah-sekolah.
Selain itu, kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa juga menjadi perhatian serius. AMPM menilai bahwa standar gizi dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut.
Mujahidin menambahkan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting yang akan dipantau oleh aliansi tersebut.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan anak-anak. Program ini sangat baik, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Dengan terbentuknya AMPM, masyarakat berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi muda.
( Red )
Komentar