RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA || Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Dalam keterangannya, Presiden menyebut bahwa dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, Satgas PKH mampu menyelamatkan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun. Selain itu, negara juga berhasil menguasai kembali aset kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun.
Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan yang selama ini rawan terhadap pelanggaran dan praktik ilegal.
Peran Strategis Satgas PKH
Satgas PKH dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Keberhasilan dalam mengembalikan aset negara bernilai ratusan triliun rupiah dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam serta meningkatkan penerimaan negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa hasil kerja Satgas PKH harus terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya demi keberlanjutan program penertiban kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Pemerintah, kata dia, tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi terhadap aparat yang menjalankan tugas di lapangan.
“Negara harus hadir dan melindungi aparat. Tidak boleh ada yang menghalangi penegakan hukum,” tegasnya.
Presiden menilai bahwa keberhasilan Satgas PKH tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga serta komitmen kuat dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor kehutanan.
Dampak bagi Kesejahteraan Rakyat
Penyelamatan keuangan dan aset negara dalam jumlah besar diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dana yang berhasil diamankan dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, perumahan, dan infrastruktur dasar.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah menyerahkan hasil sitaan uang negara sebesar Rp11,4 triliun kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, meningkatkan transparansi, serta memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
( Red )
Komentar