RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menggabungkan pelantikan Kepala Daerah nonsengketa dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) Baca Selengkapnya…
![📸 Area tambang yang luas terlihat jelas di Tenayan Raya. Warga mengeluhkan debu dan rusaknya jalan akibat aktivitas galian C ilegal yang diduga dibiarkan aparat. [Dok. - Relasi Publik]](https://i0.wp.com/relasipublik.or.id/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250628-WA0053.jpg?resize=800%2C450&ssl=1 "📸 Area tambang yang luas terlihat jelas di Tenayan Raya. Warga mengeluhkan debu dan rusaknya jalan akibat aktivitas galian C ilegal yang diduga dibiarkan aparat. [Dok. - Relasi Publik]")
Mahkamah Konstitusi
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
