Skandal Anggaran Diskominfo Bogor Terungkap: Iklan dan Transportasi Wartawan Jadi ‘Mainan’ Oknum?

Anggaran Pengganti Transportasi Wartawan Diduga ‘Disunat’

Tidak hanya soal anggaran iklan, David juga menyoroti masalah pengganti transportasi wartawan dalam setiap kegiatan Bupati. Biasanya, wartawan mendapat pengganti transport sebesar Rp 100.000 per kegiatan. Namun, belakangan ini dana tersebut sering kali tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas.

“Yang lebih aneh lagi, anggaran pengganti transport wartawan ketika ada kegiatan Bupati bernilai Rp 100.000 itu seperti gaib. Kalau nggak ditanya, mereka pura-pura bilang nggak ada absen untuk pengganti transport,” ungkap David.

David menilai, praktik seperti ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran Diskominfo. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal masalah ini hingga ada kejelasan dan transparansi dari Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah itu sangat besar. Tapi kenapa sulit sekali untuk membayar pengganti transport wartawan? Jangan-jangan anggaran ini memang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja,” ujarnya.

Diskominfo Diduga Tidak Mampu Bayar Iklan?

Selain pengganti transportasi wartawan, Diskominfo juga diduga tidak mampu membayar pemasangan iklan di media lokal. Hal ini menjadi ironi, mengingat anggaran yang dimiliki Diskominfo cukup besar.

“Diskominfo itu mitra media. Tapi untuk membayar iklan saja mereka terkesan tidak mampu. Lalu anggaran itu ke mana?” ujar David dengan nada heran.

David juga menegaskan bahwa jika Diskominfo memang tidak mampu membayar iklan dan pengganti transportasi wartawan, maka perlu ada audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Diskominfo.

“Kalau memang anggaran itu tidak ada, berarti ada yang salah dalam pengelolaan anggaran di Diskominfo. Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Anggaran Fantastis, Tapi Hasil Nihil

Diskominfo Kabupaten Bogor setiap tahunnya menerima anggaran yang cukup besar dari pemerintah daerah untuk mendukung kerja sama media dan publikasi program pemerintah. Namun, manfaat dari anggaran tersebut justru tidak dirasakan oleh kalangan media lokal.

Jika anggaran tersebut benar-benar dikelola dengan baik, seharusnya tidak ada masalah dalam pembayaran iklan dan pengganti transportasi wartawan. Namun kenyataannya, anggaran tersebut justru terkesan tertutup dan tidak transparan.

“Kami hanya ingin transparansi. Anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah itu sangat besar, tapi kenapa sulit sekali untuk membayar iklan dan pengganti transportasi wartawan? Jangan-jangan anggaran ini memang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja,” kata David.