Batam Geger! Klub Malam Morena Terlibat Eksploitasi dan Pelecehan Seksual

RELASIPUBLIK.OR.ID, BATAM – Kota Batam tengah diguncang skandal besar yang menyeret nama salah satu klub malam paling populer, Morena. Klub hiburan yang dikenal glamor itu kini menjadi pusat perhatian publik setelah munculnya dugaan praktik eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap pekerja perempuan. Kasus ini membuka tabir kelam di balik gemerlap dunia malam Batam yang selama ini jarang tersentuh hukum.

Dijanjikan Jadi Dancer, Dipaksa “Open BO” dan Tampil Vulgar

Korban yang identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan mengungkapkan bahwa ia awalnya direkrut oleh sebuah agensi berinisial DS dan dijanjikan pekerjaan sebagai penari (dancer). Namun, setibanya di Klub Morena, situasi berubah drastis.

“Kami diminta pakai bikini, pakaian dalam, dan tampil vulgar di depan tamu. Bahkan, ada sistem ‘open BO’ dengan kode CD3 yang menjadi bagian dari aturan kerja,” ujar korban dengan suara bergetar.

Lebih menyedihkan, saat korban mencoba mengundurkan diri, pihak agensi DS menolak secara arogan.

“Kamu sudah masuk Morena, tidak bisa mundur. Kamu wajib kerja,” demikian pengakuan korban menirukan ancaman dari agensi.

Serikat Buruh 1992 Kecam Keras Eksploitasi di Morena

Ketua Serikat Buruh 1992, Paestha Debora, SH, dengan tegas mengecam praktik-praktik tidak manusiawi yang terjadi di Klub Morena. Ia menyebutkan bahwa hal ini bukan lagi persoalan pelanggaran administratif, melainkan bentuk eksploitasi seksual sistematis dan pelanggaran serius terhadap UU Ketenagakerjaan.

“Ini pelanggaran berat. Perempuan dipaksa tunduk pada sistem busuk dan dilecehkan atas nama pekerjaan. Negara harus hadir! Di mana Disnaker? Kenapa aparat tutup mata?” ujarnya.

Agensi DS Disorot: Tidak Berizin Tapi Berkuasa Layaknya Majikan

Agensi rekrutmen berinisial DS yang bekerja sama dengan Morena diduga tidak memiliki legalitas resmi, namun memiliki kuasa penuh atas pekerja. Mereka mengatur jadwal, mengancam pekerja, bahkan memberi “sanksi” kepada mereka yang melawan.

Fakta ini memicu pertanyaan serius: apakah ada pembiaran oleh oknum aparat atau pejabat?

Pemerintah Batam dan Aparat Dinilai Bungkam