oleh

Simak Ini Biaya Urus Label Halal MUI !

RELASIPUBLIK.OR.ID, JAKARTA | Para pelaku usaha menengah (UKM) terkait produk kuliner atau pangan, sebaiknya memiliki sertifikat atau label halal, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT). Apabila label halal sudah didapatkan, maka pelaku UKM tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat pun merasa aman jika menggunakan produk yang dijual.

Lalu, berapa biaya untuk urus label halal MUI ?

Simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui rincian tarif agar dapat sertifikat halal dari MUI.

Dari Indonesia.go.id, berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat atau memiliki label halal.

BACA JUGA :  Dirreskrimsus Polda Banten Menghadiri Acara Kaban Award 2021

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Adapun sebagai bentuk transparansi layanan sertifikasi atau label halal, Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BACA JUGA :  UKM & UMKM Lesu? "Second Communication" Solusinya...

Di dalam Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021, tercantum layanan BLU BPJPH terdiri dari dua jenis tarif, yakni :

Komentar

Tinggalkan Balasan